Rahmi Blossom Paradise

Nikah Siri dan akibatnya

Posted on: June 20, 2009

Perkawinan adalah ikatan suci yang dibangun dengan niat tulus dari hati. Perkawinan tidak hanya berarti menyatukan dua anak manusia, tapi juga menyatukan dua keluarga dan atau penyatuan dua suku.
Perkawinan adalah perbuatan subjek hukum yang merupakan salah satu contoh peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain perkawinan merupakan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dituliskan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Perkawinan seharusnya diawasi Pegawai Pencatat Nikah untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Pendaftaran. Hal ini sebagaimana diinstruksikan dalam Undang-undang Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Maksud pencatatan nikah ialah supaya perkawinan mendapat kepastian hukum. Perkawinan erat kaitannya dengan waris, perceraian dan perbuatan hukum lainnya, sehingga pencatatan nikah pada Buku Pendaftaran sangat perlu.
Perkawinan merupakan perjanjian antara suami dan istri yang menimbulkan perikatan di antara keduanya. Perjanjian sebagai salah satu perbuatan hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Sehingga pencatatan nikah merupakan suatu keharusan agar hak dan kewajiban suami dan istri dapat berjalan beriringan dengan harmonis.
Sebuah perkawinan harus diberitahukan kepada masyarakat. Secara sosiologis hal ini sangat penting. Sebab dengan demikian masyarakat menjadi tahu bahwa kedua pihak telah terikat hubungan suami istri. Sehingga menutup kemungkinan bagi laki-laki lain untuk meminang sang istri. Dan masyarakat pun menjadi maklum serta paham ketika suami dan istri tinggal dalam satu rumah.
Sebuah keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak. Secara psikologis perkawinan di bawah tangan sangat mempengaruhi seluruh anggota keluarga, sebab perkawinan di bawah tangan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum oleh hukum positif Indonesia.
Perkawinan di bawah tangan dilihat dari aspek sosiologis, psikologis dan yuridis sangat rentan dengan akibat-akibat yang dapat merugikan anak, suami dan istri yang menikah di bawah tangan. Selain itu perkawinan di bawah tangan juga bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Ketiadaan akta nikah menyebabkan anak tidak dapat diakui sebagai anak sah. Sebab kedudukan anak perkawinan di bawah tangan adalah sebagai anak luar nikah. Sehingga dalam Akta Kelahiran sang anak nama ayahnya tidak dicantumkan sebab anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Pada masa awal perkembangan anak, mungkin anak masih belum paham dengan ketiadaan akta kelahirannya atau dengan hanya nama ibu yang ada dalam akta kelahirannya. Namun ketika perkembangannya telah sampai pada tahap kritis , maka anak akan mempertanyakan siapa dirinya, mengapa dalam akta kelahirannya tidak tercantum nama ayahnya sedangkan akta kelahiran temannya tercantum nama ayah temannya, anak akan bertanya mengapa ia berbeda dengan teman yang lain, dan hal ini akan memberi efek psikologis yang tidak baik bagi anak. Jacques Lacan menyebut tahap kritis ini sebagai fase cermin, yaitu fase ketika anak sadar untuk melihat dirinya dan sadar bahwa ia dilihat orang lain .
Selain itu perlu diketahui bersama beberapa akibat dari perkawinan di bawah tangan yaitu :
1. Akibat bagi istri
a. Tidak dianggap istri sah
b. Tidak berhak atas nafkah dari suami
c. Tidak berhak atas harta warisan dari suami jika ia meniggal dunia
d. Tidak berhak atas harta bersama ketika terjadi perceraian
2. Akibat bagi anak
a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.
b. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
c. anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya
d. Anak tidak berhak atas nafkah dari ayahnya
e. Anak tidak berhak atas warisan dari ayahnya jika ayahnya meninggal dunia
3. Akibat bagi suami
a. Tidak dianggap sebagai suami sah
b. Tidak berhak atas harta warisan istri jika istri meninggal dunia
c. Tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian
d. Tidak diakui oleh hukum positif Indonesia sebagai ayah kandung sah dari anaknya hasil perkawinan bawah tangan

by umi rahmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

[gigya src="http://www.widgipedia.com/widgets/alhabib/Cute-Little-Muslim---Hijri-Calendar-2833-8192_134217728.widget?__install_id=1323952956410&__view=expanded" width="140" height="160" flashvars="&dayAdd=0&cal=true&rb=1&ak=3&jb=1" swliveconnect="true" quality="best" loop="false" menu="false" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"]

June 2009
M T W T F S S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

my facebook

%d bloggers like this: