Rahmi Blossom Paradise

Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Hak Cipta Program Komputer

Posted on: June 3, 2009

Perbincangan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual selalu ramai dibicarakan. Apalagi ketika telah menyentuh permasalahan mengenai Hak Cipta kaitannya dengan perlindungan hukum atas program komputer. Drs. Muhamad Djumhana SH. dan R. Djubaedillah SH. dalam buku Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia) menuliskan bahwa pada awal perkembangannya permasalahan Hak Milik Intelektual sangatlah sederhana, yaitu misalnya : hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dapat dipergunakannya untuk tujuan apapun, apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya; siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain; dan sebagainya. Lebih lanjut mereka menuliskan bahwa permasalahan pun semakin majemuk dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Perancis. Kedua revolusi tersebut sangatlah banyak memberi dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun objek perlindungan hak milik intelektual.

Pada tahun 1883 dibentuklah Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian. Dan pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan dibidang hak cipta yang dikenal dengan International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, yang ditandatangani di Bern, sehingga sering juga disebut konvensi Bern atau konvensi Berne.

Konvensi Bern telah beberapa kali mengalami revisi yaitu di Berlin, Roma, Brussel, Stockholm, dan terakhir di Paris pada tahun 1971. Pada awalnya terdapat banyak konvensi di bidang hak cipta yang bersifat regional. Namun pada bulan September tahun 1952 konvensi – konvensi di bidang hak cipta disatukan, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya konvensi baru yaitu Konvensi Universal mengenai Hak Cipta atau dikenal dengan Universal Copyright Convention (UCC).

Di Indonesia sendiri, pada awalnya hak cipta diatur dalam Auteurswet 1912 Stb. No. 600, yang merupakan peninggalan Hindia Belanda. Baru pada tahun 1982 Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan sendiri di bidang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Undang-undang ini tidak dapat bertahan lama, Undang-undang No.6 Tahun 1982 diperbaharui dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan perbaharuan terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-undang No.19 Tahun 2002.

Perjalanan perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 1987 ditengahi oleh ratifikasi GATT 1994/WTO. Dengan kata lain bahwa ketika Indonesia meratifikasi GATT 1994/WTO ke dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 harus dirubah agar ketentuan-ketentuannya sesuai dengan konvensi internasional tersebut, yang dalam salah satu dari kesepakatan tersebut memuat persetujuan TRIPs.

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia tidak hanya dimuat dalam Undang-undang Tentang Hak Cipta saja. Pada tahun 2008 Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 dituliskan :
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Pengaturan tentang program komputer juga tertuang dalam International Bureau of WIPO, Protection of Computer Software, WIPO/IP/ND/87/3. Didalamnya dituliskan bahwa program komputer adalah :
“a set of instructions expressed in words, codes, schemes, or in any other form which is capable, when incorporated in a machine readable medium, of causing a computer – an electronic or similar device having information processing capabilities – to perform or achieve a particular task or result”.

Bahkan Robert Hart, sebagaimana dikutip oleh seorang mahasiswa Universitas Indonesia dalam skripsinya, memberikan penegasan mengenai perlindungan program komputer sebagai salah satu obyek hak cipta. Robert Hart mengungkapkan :
“it is important to recognize that intellectual property right can subsist in parallel in respect of different facets of the same software product. Patents can protect the industrial realization of the concepts embodied in the product, while copyright protects the expression of the software of the product. At the same time, a trade mark for the product protects the ‘badge’ under which the product is marketed”.

by: Umi Rahmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

[gigya src="http://www.widgipedia.com/widgets/alhabib/Cute-Little-Muslim---Hijri-Calendar-2833-8192_134217728.widget?__install_id=1323952956410&__view=expanded" width="140" height="160" flashvars="&dayAdd=0&cal=true&rb=1&ak=3&jb=1" swliveconnect="true" quality="best" loop="false" menu="false" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"]

June 2009
M T W T F S S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

my facebook

%d bloggers like this: