Rahmi Blossom Paradise

PERJANJIAN ASURANSI

Posted on: May 24, 2009

Kemajuan ilmu pengetahuan berbanding lurus dengan kemajuan di berbagai sektor perekonomian. Artinya, setiap perkembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan perkembangan di bidang perekonomian, baik dari segi infrastruktur maupun dari segi sumber daya manusianya. Sistem tradisional berganti dengan system modern yang lebih mudah, cepat dan sederhana. Namun hal tersebut membawa konsekuensi bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, yakni rentannya terjadi pelanggaran terhadap hak pihak lain, terutama pihak minoritas dalam hubungan ekonomi.
M. Harvey Brenner dalam bukunya Effects of The Economy on Criminal Behaviour and The Administration of Criminal Justice in The United States, Canada, England and Wales and Scotland, sebagaimana diterjemahkan oleh D. Guritno dengan judul Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana , menuliskan :
Kita mengenal 7 macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat. Teori ini mencakup (1) kemerosotan ekonomi, (2) kemunduran komparatif dalam keadaan social-ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi ke sebagian besar penduduk, (3) meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan di dalam sector-sektor formal ekonomi, (4) teori frustasi-agresi, (5) perkembangan penyimpangan subbudaya baik dalam nilai-nilai maupun dalam pola-pola normative sebagai reaksi atau “reaksi-formasi” terhadap tiadanya integrasi social-ekonomi, (6) teori asosiasi-diferensial, dan (7) urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.
Pendapat M. Harvey Brenner tersebut memperlihatkan bahwa terdapat keterikatan erat antara pertumbuhan ekonomi dengan perilaku jahat individu.
Hubungan ekonomi selalu ditandai dengan adanya transaksi-transaksi ekonomi. Pada prakteknya transaksi-transaksi tersebut dapat terjadi dengan didahului oleh perjanjian-perjanjian atau terjadi spontan tanpa didahului dengan perjanjian. Perjanjian menurut bentuknya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis (lisan). Ricardo Simanjuntak dalam bukunya Teknik Perancangan Kontrak Bisnis menuliskan :
Prinsip bahwa kontrak tidak harus tertulis merupakan suatu prinsip yang berlaku secara universal atau berlaku secara internasional. Prinsip ini juga dengan tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dari dokumen The Principles of International Commercial Contract yang menegaskan sebagai berikut: Nothing in this Principles requires a contract to be concluded in or evidenced by writing. It may be proved by any means, including witnesses (artinya: Tidak ada satupun dari prinsip-prinsip ini yang mewajibkan suatu kontrak diakhiri dalam atau ditunjukkan dengan tulisan. Kontrak tersebut dapat dibuktikan dengan apa saja, termasuk saksi-saksi ).

Namun dari segi kepastian hukum, perjanjian tertulis jauh lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat perjanjian tertulis dapat menjadi bukti autentik menurut hukum. Mengenai pentingnya bukti autentik dalam hubungan ekonomi, Islam dalam Al-Qur’an mengingatkan pentingnya menulis transaksi ekonomi, yang pada intinya dinyatakan bahwa: “Setiap transaksi utang piutang hendaknya ditulis”.
Transaksi adalah bentuk kegiatan dari suatu perbuatan hukum. Sementara kesepakatan atau persetujuan untuk melakukan transaksi tersebut dinamakan perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Dengan kata lain bahwa perjanjian melahirkan perikatan di antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun perikatan tidak hanya lahir dari perjanjian. Pasal 1233 KUH Perdata berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.
Dalam Bagian Kelima Buku III KUH Perdata dijelaskan perihal perikatan-perikatan yang berasal dari undang-undang. Perikatan-perikatan tersebut adalah: perikatan bersyarat (voorwaardelijk), perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (tijdsbepaling), perikatan mana suka atau perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak (alternatief), perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung (hoofdelijk atau solidair), perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi dan perikatan dengan penetapan hukuman (strafbeding).
Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, bahwa para pihak yang akan mengadakan perjanjian dapat menentukan hak dan kewajiban masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka lahirlah berbagai macam perjanjian-perjanjian khusus. Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata menuliskan 7 (tujuh) macam perjanjian khusus, yaitu : Perjanjian surogasi, perjanjian terapeutik, perjanjian kredit, perjanjian baku, perjanjian kemitraan, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dan perjanjian pengadaan barang.
Dalam sejarahnya, ketentuan mengenai perjanjian sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik terkenal dengan asas kebebasan berkontrak (laissez faire) yang dipelopori oleh Adam Smith. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan refleksi dari perkembangan paham pasar bebas, memberikan kebebasan kepada subjek hukum dalam mengadakan perjanjian. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia menuliskan :
Dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :
(1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
(2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
(3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
(4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
(5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
(6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).

Namun dalam prakteknya, asas kebebasan berkontrak hanya akan terwujud dengan sempurna apabila kedudukan para pihak setara atau seimbang. Sutan Remy Sjahdeini dalam buku Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia menuliskan : “Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang”. Sebab ketika posisi kedua belah pihak tidak seimbang, maka pihak yang berada pada posisi yang lebih di atas akan dapat dengan mudah membuat kondisi tidak seimbang. Dengan kata lain akan tercipta keadaan yang memungkinkan pihak yang berada pada posisi yang kuat memperoleh keuntungan lebih atau kemungkinan mendapat resiko sangat kecil. Sebagai contoh dalam dunia asuransi pihak tertanggung seringkali berada dalam posisi yang lemah. Sebab sebagai pihak yang butuh asuransi dalam rangka memperkecil resiko kerugian, kematian, kecelakaan, atau kesehatan, maka tidak ada pilihan lain selain menerima perjanjian yang telah lebih dahulu ada dan ditetapkan oleh pihak penganggung. Dengan kata lain, penanggung telah berhasil menggunakan kekuatannya sebagai pihak yang berada pada posisi di atas untuk memberikan pilihan kepada tertanggung, yaitu pilihan ‘mengambil’ atau ‘meninggalkan’ (take it or leave It ). Dengan demikian, penanggung telah berhasil membuat kondisi dimana tertanggung yang mengadakan perjanjian dengannya ‘mau’ atau ‘tidak mau’ akan sepakat dengan klausula yang telah dibuat oleh penanggung. Perjanjian yang dibuat sepihak oleh penanggung tersebut lebih dikenal dengan istilah perjanjian baku.
Keabsahan perjanjian baku menjadi perbincangan beberapa ahli. Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen, penulis) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wetgever). Sedangkaan Pitlo mengatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (dwangcontract). Namun Hondius berpendapat lain, ia mengatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan ‘kebiasaan’ (gebruik) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Sutan Remy Sjahdeini sepakat dengan pendapat Hondius, menurutnya :
Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat”.

Namun sekalipun demikian, isi pokok perjanjian baku tetap harus diperbincangkan bahkan dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan agar perjanjian baku tidak lepas dari semua asas-asas perjanjian yang mengikatnya. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa: “Keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya”.
Adapun asas-asas perjanjian tersebut adalah: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata), asas pacta sun survanda (Pasal 1338 KUH Perdata), asas itikad baik (pasal 1338 KUH Perdata), asas keseimbangan dan asas proporsionalitas.
Setiap perjanjian baku harus selalu diiringi dengan semua asas-asas perjanjian, baik dalam tahap pra kontrak, tahap pembuatan kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak. Suharnoko dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus menuliskan bahwa: “Menurut teori klasik asas itikad hanya berlaku pada saat penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Sebaliknya, menurut pandangan teori kontrak yang modern janji pra kontrak harus didasarkan pada itikad baik”.
Saat ini peraturan perundang-undangan terkait asuransi termuat dalam : Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD), UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, PP No.63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemmerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentangg Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, PP No.39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya mengenai struktur organisasi, permodalan, dan perizinan perusahaan asuransi serta perusahaan reasuransi.
Dalam sekian banyak peraturan perundang-undangan terkait asuransi, yang memuat mengenai polis asuransi yaitu : Pasal 256, Pasal 287, Pasal 299 dan Pasal 304 KUHD, dan Pasal 8 sampai Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Namun dalam kenyataannya sengketa terkait polis asuransi masih juga banyak terjadi. Data dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagaimana dikutip Koran Bisnis Indonesia tertanggal 9 September 2008 mengatakan pada tahun 2006 terdapat 10 jenis dan jumlah sengketa polis asuransi terkait asuransi umum dan 14 terkait asuransi jiwa, pada tahun 2007 sebanyak 19 terkait asuransi umum dan 22 terkait asuransi jiwa dan pada tahun 2008 tertanggal 31 Mei berjumlah 5 terkait asuransi umum dan 5 terkait asuransi jiwa.

by: Umi Rahmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

[gigya src="http://www.widgipedia.com/widgets/alhabib/Cute-Little-Muslim---Hijri-Calendar-2833-8192_134217728.widget?__install_id=1323952956410&__view=expanded" width="140" height="160" flashvars="&dayAdd=0&cal=true&rb=1&ak=3&jb=1" swliveconnect="true" quality="best" loop="false" menu="false" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"]

May 2009
M T W T F S S
« Feb   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

my facebook

%d bloggers like this: